NAHDLATUL Ulama (NU), sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, dan bahkan dunia, kembali menjadi primadona dalam tiap hajatan pemilu.

Semua calon, baik legislatif yang lalu, maupun eksekutif yang akan datang, memperebutkan suaranya kendati sadar bahwa warga nahdliyin sebenarnya tidak dalam satu gerbong partai tertentu. Apalagi NU bukanlah organisasi politik sebagaimana diktum untuk kembali ke Khitah 1926. Itulah sebabnya pasangan capres-cawapres dua kubu (Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK) menjelang pilpres 9 Juli mendatang mulai mendekati simbolsimbol NU.

Perwujudannya antara lain meminta dukungan dari kiai atau politikus yang mempunyai basis massa santri, bersafari ke sejumlah pesantren, dan sebagainya. Ke manakah sebenarnya suara nahdliyin dalam pilpres nanti? Berbagai manuver ditunjukkan oleh elite-elite NU akhir-akhir ini. Misal dilihat dari latar belakang capres-cawapres, terlihat di kubu Prabowo-Hatta, jelas tidak ada unsur NU. Hatta adalah Muhammadiyah tulen dan bahkan menurut seperti dilansir media online, ia juga bagian dari Majelis Tafsir Alquran.

Adapun Prabowo yang militer justru sebenarnya ”musuh” NU pada masa lalu. Sementara di kubu Jokowi-JK ada JK yang seribu karat orang nahdliyin, bahkan ayahnya (Haji Kalla alm) adalah mantan bendahara NU di Makassar, begitu pula Jokowi konon secara kultural juga orang NU.

Mengapa banyak tokoh nahdliyin, seperti Mahfud MD dan kabarnya Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj tidak mendukung pencalonan Jokowi-JK tapi berpaling ke Prabowo-Hatta? Menjawab pertanyaan itu, ada beberapa kemungkinan dan sekaligus perhatian terutama bagi warga nahdliyin. Pertama; dukungan para tokoh NU kepada capres-cawapres tersebut tidak merepresentasikan institusi organisasi tapi lebih pada dukungan pribadi, yang dengannya, mungkin diharapkan turut memengaruhi pilihan warga nahdliyin di kantongkantong NU.

Seperti ditunjukkan Mahfud MD, setelah gagal dicalonkan sebagai wapres mendampingi Jokowi, ia kemudian berbalik arah merapat ke Prabowo-Hatta. Apakah ini semacam pelampiasan karena dikecewakan. Mungkin saja. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu dalam beberapa kesempatan kerap melontarkan dukungannya kepada Prabowo- Hatta lantaran mendapat ’’titah’’dari sejumlah kiai.

Mungkinkah warga nahdliyin dan masyarakat pada umumnya masih terikat hubungan emosional mengikuti pilihan politik kiai dan elite pengurus NU? Berbagai lembaga survei menunjukkan bahwa pemilih dalam pemilu era reformasi memiliki tingkat kecerdasan lebih tinggi ketimbang era sebelumnya, Kini mereka berani memantapkan pilihan tanpa terpengaruh dan mengikuti orang lain (tokoh), dan inilah yang disebut manusia merdeka, memerdekakan akal (sapere aude).

Agenda Tersembunyi

Artinya, sebagai pemilih cerdas sejatinya mereka memahami realitas tipologi kiai era sekarang, yang menurut klasifikasi Endang Turmudi (2003) ada empat, yaitu kiai pesantren, kiai tarekat, kiai politik, dan kiai panggung. Klasifikasi ini tampaknya merupakan respons terhadap fenomena kiai yang dalam dekade terakhir banyak yang ”menyimpang” dari identitas aslinya. Banyak kiai pesantren ataupun kiai tarekat misalnya, berubah haluan menjadi kiai politik.

Bila demikian, dapatkah dikatakan keterlibatan para kiai dalam politik praktis secara otomatis menanggalkan identitas sebelumnya sebagai kiai pesantren? Kedua; dukungan politik Said Aqil atau Mahfud MD kepada pasangan Prabowo-Hatta merupakan langkah politik berdiri di dua kaki, atau dalam bahasa lain disebut motif tersembunyi agenda pragmatis.

Di kubu Jokowi-Hatta, sudah ada PKB yang merepresentasikan NU, dan jika kubu ini menang, tentu ada gerbong Cak Imin yang punya bargaining position untuk mengajukan posisi menteri yang cocok diduduki kalangan NU. Bayangkan, andai kubu Prabowo-Hatta tidak diwarnai NU, dan ternyata menang, NU bisa gigit jari meratapi salah langkah politik.

Pembacaan itu juga berlaku untuk Muhammadiyah, yang sama-sama berdiri di dua kaki, antara Amien Rais yang mendukung Prabowo-Hatta, dan Din Syamsuddin yang mendukung Prabowo-Hatta. Strategi politik ini, entah direncanakan atau mengalir begitu saja, bisa menguntungkan di satu sisi. Namun juga berdampak buruk bagi citra ormas Islam yang punya ketegasan bukan organisasi politik.

Keterlibatan ormas Islam kepada politik pratis, entah langsung maupun tidak langsung, tapi mudah ditebak maksudnya oleh masyarakat, justru akan mencemarkan nama baik ormas tersebut. Apalagi, dukungan itu merapat kepada kubu yang secara terbuka lewat media mewacanakan pembagian kursi bagi pendukung-pendukungnya. Jadi, apa bedanya antara ormas Islam dan partai kontestan Pemilu? Itulah praktik judi politik. (10)

— Ali Usman, alumnus Magister Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga, tinggal di Yogyakarta

Sumber: http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/06/03/263203/NU-dalam-Pusaran-Judi-Politik